Editorjabar.com, Bandung – Kabar tentang kebijakan pemerintah untuk menghilangkan tenaga honorer di tahun 2024 semakin menjadi issue hangat di ruang publik.
Kebijakan pemerintah tersebut diyakini sudah melewati berbagai pertimbangan dari berbagai aspek.
Ketua PGRI Kota Bandung, Drs.Cucu Saputra, M.M.Pd menegaskan agar rencana penghapusan guru honorer pada tahun 2024 tersebut sudah harus melalui pertimbangan terbaik.
“Saya menilai salah satunya pemerintah harus siap menerima implikasi di lapangan karena pendidikan sebagai layanan dasar.
Pemerintah harus memahami bahwa penghentian guru honorer tersebut jangan sampai mengganggu layanan dasar tersebut.
Hal ini berhubungan dengan ketersediaan formasi guru di masing-masing satuan Pendidikan,” jelasnya, Rabu 6 Juli 2022.
Dirinya menambahkan, bahwa saat ini masih ada waktu untuk melakukan pemetaan guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri terutama untuk difasilitasi menjadi guru PPPK secara bertahap.
“Jangan sampai persoalan di lapangan tidak selesaikan tetapi hanya mengedepankan sebuah aturan yang sepihak, yang tidak berorientasi terhadap kepentingan layanan dasar tersebut,” jelasnya.
PGRI mendorong agar guru-guru yang eksisting yang berada di SD dan SMP terutama di negeri untuk diangkat menjadi PPPK.
“Hal itu sebagai sebuah apresiasi atas marwah guru dengan kepastian-kepastian tentang hidupnya,” tegas Cucu.