EditorJabar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, ikut berperan dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024.
Dari mulai tahapan, pelaksananaan hingga pasca pemungutan suara, diharapkan sukses tanpa ekses apapun.
Pencegahan oleh penyelenggara Pemilu, juga sangat besar perannya dalam mencegah terjadinya perpecahan di masyarakat karena berita hoaks yang beredar selama pemilu 2024 yang dilaksanakan Februari 2024 lalu, dan sebagai langkah antisipasi jelang Pilkada serentak 2024 November mendatang.
Pencegahan dilakukan dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat, demi menciptakan situasi kamtibmas yang sejuk, kondusif.
Misalnya, di Jawa Barat dalam pencegahan hoaks pemilu 2024, KPU setempat menggandeng Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JKRI) menangkal hoax Pilkada serentak 2024 diwilayah pedesaan.
Upaya KPU ini merupakan bagian dari proses sosialisasi dan edukasi menyukseskan Pilkada serentak 2024.
Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Barat Adie Saputro menjelaskan, edukasi melawan hoax menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemilu 2024 lalu dan akan dilanjutkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Penggiat media dan jaringan komunitas radio memiliki peran penting mengawal informasi soal Pilkada. Apalagi, di era digital ini informasi hoaks rentan menyebar ke masyarakat.,” kata Adie Saputro, Senin 27 Mei 2024.
Menurut Adie tujuan sosialisasi ini agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan termakan informasi yang belum tentu benar. Apalagi jika informasi tersebut disebarluaskan dan diperoleh lewat media sosial.
“Kalau belum tahu kebenarannya jangan disampaikan dulu ke media sosial. Jadi di saring dulu informasinya,” ujar Adie.
Adie berharap pegiat media maupun jaringan komunitas radio ikut berkontribusi menyampaikan informasi ke masyarakat. Apalagi dampak informasi hoaks, berpotensi menimbulkan kegaduhan di lingkungan.
“Jangan sampai terpecah belah gegara pemilu. Kita yang menentukan pilihan untuk masa depan kita juga,” ujar dia.
Senada dengan Adie, Ketua Bidang Advokasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Akhmad Rofahan menyatakan komitmen mendukung terciptanya pemilu yang damai dan demokratis.
“Sekitar 350 lebih radio komunitas, di 23 provinsi yang berada dalam naungan JRKI. Radio tersebut bisa memberikan edukasi politik melalui siaran,” paparnya.
Langkah ini kata Rofahan, sebagai bentuk tanggungjawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan akar rumput.
Radio Komunitas yang mayoritas berada di wilayah pedesaan, merupakan media yang cukup strategis untuk bisa memberikan pemahaman terkait pemilu kepada masyarakat.
“Mayoritas radio komunitas yang kami naungi, berada di wilayah pedesaan dan area blank spot. Sehingga, rakom menjadi media strategis untuk memberikan penyadaran dan pendidikan politik,” pungkas Rofahan.