EditorJabar.com, Bandung – Menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang akan berlangsung pada 27 November 2024, wajah-wajah baru mulai bermunculan, termasuk kalangan artis yang berencana mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat.
Sejumlah baliho hampir memenuhi sepanjang jalan protokol, menunjukkan kesiapan mereka untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat periode 2024-2029.
Menanggapi fenomena tersebut, Forum Masyarakat Bandung Barat (FMBB) bereaksi keras. Secara terang-terangan, sejumlah tokoh yang tergabung dalam FMBB menyatakan penolakan terhadap artis yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat dalam acara yang berlangsung di Aula HBS pada Rabu, 10 Juli 2024 lalu.
Ada lima poin penting yang disepakati dalam pernyataan sikap FMBB yang diinisiasi oleh para tokoh masyarakat dari berbagai komponen.
Salah satu poinnya adalah kesepakatan untuk mengusung dan mendukung putra daerah yang memiliki komitmen jelas, memahami dan menyadari tujuan pemekaran, serta dipandang mampu untuk memimpin Kabupaten Bandung Barat dan menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks di daerah tersebut.
“Kita menolak keras (calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat) pendatang dari luar, termasuk artis. Untuk Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat harus putra daerah atau pituin Bandung Barat,” kata
Megahari Pujiharto, salah seorang tokoh FMBB.
Bukan tanpa dasar jika FMBB menolak non putra daerah atau artis untuk jadi Kepala Daerah di KBB. Kata Megahari, pengalaman lalu KBB menjadi korban akibat dimainkan orang luar.
Menurutnya, banyak kegagalan di birokrasi pemerintahan pada era kepemimpinan lalu seperti gagal bayar atau rotasi mutasi dibatalkan. Oleh karena itu, FMBB berharap agar parpol merekrut calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat putra daerah.
“Kalau pendatang, tidak akan tahu kultur Bandung Barat,” tegasnya.
Tokoh masyarakat lainnya, H Budi Sudrajat mengatakan penolakan terhadap calon bupati dan wakil bupati non putra daerah
ini, merupakan murni gerakan masyarakat. Tidak didampingi kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Ini murni keinginan para tokoh masyarakat yang menginginkan putra daerah (calon bupatibdan wakil bupati) asli pituin Bandung Barat, ” tegasnya.
Menurutnya, siapapun yang nanntinua menjadi Kepala Daerah, asal pituin Bandung Barat tidak dipersiapkan.
“Mau orang selatan, mau orang barat, tengah yang penting pituin KBB, mangga. Asal jangan ujug-ujug dari luar KBB,” cetusnya.
Kustiwa Kartawiria, tokoh masyarakat dari Bandung Selatan menyatakan ada alasan penolakan tersebut, yang harus diperhatikan oleh parpol tentang pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat ini.
Menurutnya, saat ini KBB membutuhkan figur yang memahami betul kondisi daerah dan masyarakatnya.
“Kenapa muncul keinginan masyarakat terhadap penolakan calon-calon droping d
DPP (Dewan Pimpinan Pusat) masing-masing partai? Karena kondisi KBB saat ini, sedang dalam kondisi krowded,” ungkapnya.
Dibutuhkan sosok yang mengenal betul kondisi daerah dan masyarakatnya serta bisa mampu menyelesaikan berbagai persoalan di KBB.
Jika dipimpin oleh orang yang tidak mengenal KBB, bahkan pernah membuat kondisi KBB seperti sekarang ini, malah dikhawatirkan KBB makin parah.
“Nah dari dasar itulah, kita menolak droppingan calon yang ujug-ujug dan sepakat mendorong putra daerah yanh punya kriteria sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta agar dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, parpol tidak melihat modal sosial dan modal finansial saja.
Lebih lanjut, Kustiwa mengatakan, tindak lanjut dari pernyataan sikap tersebut, FMBB akan disampaikan ke partai-partai pemenang pemilu. Bahkan FMBB siap mendatangi hingga ke tingkat kepengurusan pusat.
“Kita juga akan mensosialisasikan kesepakatan ini hingga ke tingkat bawah (masyarakat),” pungkasnya.****