EDITOR JABAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Majalengka kembali menggelar program Majalengka Berbicara (MABAR) volume II. Program inovasi yang dilaksanakan rutin setiap awal bulan ini ini, kalinya ini mengusung tema, Sinergitas Pemerintah dan Media Dalam Menangkal Informasi Hoax, Pasca Pemilu dan Menjelang Pilkada Serentak 2024″.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Yudha Pemkab Majalengka ini, menghadirkan narasumber yakni Kepala Diskominfo Majalengka, H Gatot Sulaeman, Bidang Organisasi PWI Jawa Barat Ghiok Riswoto dan Ketua PWI Majalengka Pai Pardi Supardi.
“Sebelumnya kami mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya peringatan Hari Pers Nasional ke-78 tahun 2024, bagi seluruh insan Pers yang ada di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Majalengka khususnya,” kata Gatot mengawali pembicaraanya saat menjadi narasumber pada kegiatan Mabar tersebut, seperti dikutip dari kabarcirebon, Rabu 24 Juli 2024.
Menurut Gatot, pihaknya senantiasa selama ini sekuat tenaga dalam menyebarluaskan informasi selalu bersinergi dengan insan media, karena media memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Baik berkaitan dengan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan Pemda Majalengka atau program lainnya.
Maka dari itu, lanjut dia, melalui momentum Hari Pers Nasional ke-78 tahun 2024 ini, pihaknya kembali melaksanakan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pengguna medsos dan insan media dalam membangun Majalengka kedepan.
“Salah satu persoalan yang krusial saat ini penyebaran hoax di media sosial yang kian menjamur. Maka kami dari Dinas Kominfo dalam upaya menangkal dan meminimalisir penyebaran isu Hoax memiliki strategi di antanya menggandeng media massa,”ucap Gatot.
Bukan hanya itu, kami pun memaksimalkan platform media sosial baik instagram Diskominfo, Tiktok Pemkab Majalengka, dan YouTube Diskominfo Channel, serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Radika 99.8 FM.
Selain itu pula pihaknya berkolaborasi dengan beberapa platform media sosial, dan menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder lainnya seperti, Jabar Saber Hoax yang berada di Provinsi Jawa Barat. Ini telah di replikasi oleh Pemkab Majalengka efektif pada tahun 2023 lalu.
“Kita juga memberikan informasi berupa data sektoral di Majalengka melalui Bidang Statistik Sektoral dan Persandian, data tersebut bisa diakses di IG Open data laman web open data, di sana masyarakat bisa melihat data-data sektoral yang ada di Majalengka,”papar Gatot.
Narasumber lainnya Anggota Bidang Organisasi PWI Jawa Barat Ghiok Riswoto mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemkab Majalengka yang telah memfasilitasi insan Media dalam peringatan Hari Pers Nasional ke-78, yang dikemas dalam acara MABAR.
“Kami mengapresiasi Diskominfo Majalengka yang mempunyai tugas berat dalam menjaga citra positif Pemkab Majalengka di tengah ancaman berita-berita negatif maupun hoax yang beredar di masyarakat, terutama di dunia maya,”ucapnya.
Masih dikatakan dia, tantangan untuk menangkal berita hoaks di momen menjelang pilkada serentak 2024 ialah kebiasaan masyarakat yang membuka media sosial hampir setiap jam. Namun, mereka tergolong jarang membuka portal berita sehingga potensi untuk terpapar hoaks cukup tinggi karena minimnya minat membaca masyarakat.
“Netizen juga biasanya berkomentar tanpa membaca keterangan atau caption dari sebuah unggahan di media sosial,” katanya.
Hal yang menjadi tantangan bagi Diskominfo Kabupaten Majalengka untuk mempunyai formula penulisan caption yang pendek tetapi informasinya tersampaikan kepada masyarakat.
Pihaknya mengingatkan, peran media harus berpihak kepada masyarakat sehingga mengetahui para calon yang maju dalam pilkada serentak 2024 dan bisa menentukan pilihannya.
“Upaya ini untuk mencegah agar media tidak terkecoh terhadap narasi yang dibangun buzzer dan disebarkan secara masif di media sosial,” tutup Ghiok.
Ketua PWI Majalengka Pardi Pai Supardi menambahkan di antara cara menangkal hoax adalah hati-hati dengan judul provokatif yang seringkali menggunakan judul sensasional.
Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks.
Selain itu pula mencermati alamat situsnya. Sebab untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. “Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya,”ucapnya.
Bukan hanya itu, kata dia, yang tak kalah pentingnya adalah memeriksa data dan faktanya termasuk keasliaan foto. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya, apakah dari institusi resmi dan perhatikan keberimbangan sumber berita.
“Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh,”tutupnya.(*)