EDITORJABAR. COM, CIMAHI.- Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Cimahi memerlukan sinergitas semua pihak. Pemkot mengajak masyarakat terlibat dalam penanganan kawasan kumuh sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan. “Penanganan masalah kumuh sudah masuk tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain, juga harus ada kesadaran dan keterlibatan masyarakat yang mendukung penanganannya,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi Endang.
Kawasan kumuh Kota Cimahi tersebar di luasan 154 hektar yang harus dibenahi. Endang menjelaskan, terdapat tujuh indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan lingkungan terbebas dari kumuh.
“Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Lalu, penanganan drainase, perbaikan jalan setapak, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran,” kata Endang.
Agar wilayah tersebut terbebas dari kawasan kumuh, semua pihak harus melakukan berbagai upaya. Diantaranya peningkatan kualitas permukiman dan sarana prasarana pendukung lingkungan. “Seperti perbaikan atau penataan jalan setapak, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan air bersih, sampah, dan proteksi kebakaran,” jelasnya.
Endang berharap, masyarakat dapat turut serta ikut terlibat membantu pemerintah mengentaskan kawasan kumuh di Kota Cimahi. Dimulai dengan kepedulian terhadap lingkungan masing-masing.
“Ini yang kami sampaikan kepada masyarakat. Disamping upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat untuk menjaga lingkungannya secara mandiri. Misalnya perbaikan masalah saluran air, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan di lingkungan oleh masyarakat, tentunya pemerintah pasti hadir,” pungkasnya.