EditorJabar.com, Bandung – Pemilu 2024 sudah dimulai pelaksanaannya yang diawali dengan tahapan pemilu, berupa masa kampanye.
Masa kampanye dilakukan oleh partai politik dan koalisi partai politik yang mengusung tokoh menjadi capres dan cawapres, untuk ikut dalam kontestasi lima tahunan.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Unpad, Prof Muradi menilai masa kampanye pemilu 2024 ini cenderung normal tensinya.
“Saat ini di kampanye pemilu 2024 tidak ada black propaganda, yang ada hanya nyindir menyindir, ” jelasnya saat dihubungi, Jumat 29 Desember 2023.
Prof Muradi menambahkan, bahwa saat ini elite politik lebih dewasa menyikapi situasi di masyarakat.
“Kalau dilihat 2014 dan 2019 lalu beda sekali, saat ini tensi politik boleh saya bilang normal. Ini karena elite politik dewasa dan banyak memeberikan edukasi, ” jelasnya.
Kaitan dengan beredarnya berita hoaks selama pelaksanaan pemilu 2024 ini, diakui Prof Muradi bahwa jauh sekali intensitasnya dengan pemilu 2014 dan 2019.
“Sekarang ini hoaks bisa ditangani cepat ya, dengan masyarakat mention ke akun pejabat di Polri misalnya Kapolri, itu bisa langsung terungkap. Ini hasil dari edukasi dan literasi pemerintah kepada masyarakat yang masif tentang bagaimana mencegah hoaks beredar, ” paparnya.
Prof Muradi juga menyoroti kesiapan lembaga Polri dalam menangani masalah hoaks saat pemilu 2024 ini.
“Dengan masyarakat makin cerdas dan dewasa menyikapi hoaks, personel Polri harus sigap dan responsif. Misal menyiapkan data data dan sdm personel yang siap kerja cepat mengungkap hoaks saat pemilu 2024,” jelasnya.
Terakhir Guru Besar Ilmu Pemerintahan Unpad ini meminta agar seluruh masyarakat menyambut pesta demokrasi lima tahunan ini dengan sukacita dan tanpa kebencian.
“Sekarang sudah ramai bendera parpol caleg dan pasangan Capres-Cawapres, ini harus dijaga dan jangan dilakukan intimidasi oleh oknum tidak bertanggung jawab, misal dengan merobek dan mencopot baliho, jika masih terjadi demikian maka masyarakat juga tidak menjaga kualitas demokrasi di negeri ini, ” terangnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 ini harus menjadi memomentum menguatkan netralitas dari seluruh perangkat negara.
“TNI, Polri, ASN, BIN harus menjaga kualitas demokrasi pemilu 2024, dengan netralitas dalam pelaksanaan pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar benar demokratis, ” pungkasnya.