EditorJabar.com, Jakarta – Penyebaran berita hoaks akan selalu muncul saat pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, namun penyebaran tidak akan berdampak serius ketika semua elemen bangsa Indonesia bersatu, memerangi penyebaran berita hoaks.
Menurut Akademisi Universitas Langlangbuana Rafih Sriwulandari menjelaskan bahwa berita hoax di Pemilu 2024 pada bulan Februari lalu, harus jadi atensi pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung November mendatang.
“Atensi tersebut harus dilakukan dengan masif melalui sosialisasi, dialog secara langsung dan literasi tentang berita hoax, ” jelas Rafih, Selasa 28 Mei 2024.
Rafih menilai, peran penyelenggara Pemilu 2024 lalu, sudah masif dengan melakukan sosialisasi tahapan pemilu, dengan menyertakan anti-hoaks.
“Dari sisi penyelenggara seperti KPU, Bawaslu sudah melakukan langkah antisipasi kepada masyarakat dengan sosialisasi yang maksimal soal tahapan Pemilu 2024. Ini harus kembali dilakukan oleh perangkat penyelenggara pilkada serentak 2024,” jelasnya.
Selain peran pemerintah yang maksimal, ketegasan pemerintah harus ada dan nyata.
“Ketegasan itu berupa sanksi kepada masyarakat penyebar berita hoaks itu harus ada dan tegas, serta nyata,” pungkasnya.