Editorjabar.com, Bali – Dalam upaya mendukung kelancaran dan mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Provinsi Bali yang damai dan bermartabat, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) didorong untuk mengambil peran aktif dalam mencegah penyebaran hoaks (informasi palsu/bohong).
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P sangat berharap pemuda berperan dan terlibat dalam kepemiluan. Peran anak muda menjadi penting agar bonus demografi dapat dirasakan manfaatnya.
“Saya tantang anak muda masuk bertugas sebagai KPPS,” kata Lidartawan, Senin 10 Juni 2024.
Lidartawan juga mendorong agar organisasi kepemudaan juga bersuara agar peserta Pemilu tidak lagi berkampanye dengan memasang baliho.
“Penggunaan baliho tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Provinsi Bali tentang pengurangan timbulan sampah plastik. Mestinya peserta Pemilu sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah” sentil Lidartawan.
Sementara itu menurut Akademisi Universitas Warmadewa (Unwar) Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si dalam kegiatan seminar pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng di Buleleng, menjelaskan bahwa hoaks dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
“Terutama di era digital saat ini. Ia menjelaskan bahwa hoaks dapat memicu polarisasi, perpecahan, dan bahkan kekerasan,” jelasnya.
Oleh karena itu, peran OKP sangat penting dalam memerangi hoaks dan memastikan informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi yang benar dan akurat.
“OKP memiliki potensi yang besar untuk menjangkau kaum muda, yang merupakan pengguna media sosial yang paling aktif. Dengan melakukan edukasi dan literasi media kepada kaum muda, OKP dapat membantu membangun masyarakat yang cerdas dan kritis dalam menerima informasi,” papar Muliarta seperti dikutip dari Barometerbali.com, Selasa 11 Juni 2024.
Pria asal Klungkung yang juga merupakan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI Wilayah Bali ini juga mendorong OKP untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, media massa, dan organisasi masyarakat sipil, dalam memerangi hoaks.
“Dengan bersama-sama, kita dapat membangun ekosistem digital yang sehat dan kondusif untuk Pemilu yang damai dan bermartabat,” tegasnya.
Menurutnya, melalui pendekatan yang kreatif dan kolaboratif, OKP dapat menjadi agen perubahan yang mendorong transparansi dan kebenaran.
“Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif hoaks terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa Pilkada Bali berlangsung dalam suasana yang sehat dan informatif,” pungkas Muliarta.
Terpisah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP., M.M mengakui kegiatan seminar sengaja menyasar kalangan pemuda karang taruna, mahasiswa dan pelajar dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan animo seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024 khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buleleng.
Di mana imbuhnya, organisasi kemasyarakatan sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan pemilihan kepala daerah, khususnya dalam menciptakan situasi yang kondusif, merajut dan menjalin semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Oleh karenanya kami berpesan kepada seluruh pengurus ataupun anggota ormas, LSM, OKP yang hadir pada acara ini, agar membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng tahun 2024,” tutup Komang Kappa.