‘Sekda : Sukses Pilkada Bukan Tanggung Jawab KPU, Melainkan Tanggung Jawab Kita Semua”
Editorjabar.com, TANJUNG REDEB – Memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak pada November mendatang, Pemkab Berau melakukan pemantauan dunia siber.
Supaya menekan terjadi pemberitaan hoaks, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau akan kembali melakukan pemantauan siber.
Dijelaskan Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, untuk menjaga keamanan dan mencegah berita hoaks di wilayah Kabupaten Berau, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan koordinasi dengan beberapa unsur dalam memantau jalanya pilkada.
“Seperti Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, kami nanti akan kembali melakukan koordinasi untuk memantau pergerakan di sosial media (sosmed),” ujarnya, seperti dikutip dari Beraupost Jumat 5 Juli 2024.
Diakuinya, untuk memantau pergerakan di sosmed, perlu adanya koordinasi dengan seluruh pihak mulai dari pihak kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dirinya meminta seluruh masyarakat di Bumi Batiwakkal untuk tidak terprovokasi jika ada isu atau pemberitaan yang sumbernya tidak jelas. Sebab, dikhawatirkan itu hanya berita hoaks.
“Intinya harus lihat sumber beritanya dulu, jika sumbernya tidak jelas jangan dibagikan ke sosial media,” pintanya.
Terkait dengan hal ini, sebelumnya Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said mengaku perlu adanya kerja sama dari semua pihak dalam menyukseskan pilkada.
Dijelaskan Said, untuk menyukseskan pilkada, semua unsur diminta untuk saling bahu-membahu agar semua bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Karena bukan hanya dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja. Suksesnya pilkada tentu tak lepas dari peran masyarakat dan juga dari pihak TNI-Polri,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya ada tiga tingkat kerawanan yang bisa timbul. Yang pertama ialah tingkat keamanan ringan yang bisa timbul di Pemilihan Legislatif (Pileg) beberapa waktu lalu. Hal ini dikarenakan para caleg yang sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga kerawanan keamanan dinilai rendah.
Kedua, tingkat kerawanan sedang bisa muncul di saat Pilkada, baik pemilihan kepala daerah kabupaten maupun provinsi. Sedangkan yang ketiga tingkat kerawanan tinggi terjadi biasanya saat pemilihan kepala desa atau kampung.
“Tingkat kerawanan sedang ini juga berpotensi menjadi tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Meski begitu, tingkat kerawanan ini bisa ditekan dengan penanganan yang benar. Kata dia, segala potensi yang muncul bisa selesai jika cepat dan tepat ditanggapi hingga segera diselesaikan.
“Tentunya harus cepat tanggap dan cepat respons segala sesuatu potensi yang muncul, agar tidak terjadi sesuatu yang lebih besar dan merugikan orang banyak,” bebernya.