EDITORJABAR.COM, Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan kondusif. Hal tersebut dinilai tak terlepas dari operasi Nusantara Cooling System yang dilaksanakan oleh Polri.
“Kita bersyukur operasi Nusantara Cooling System Polri efektif di lapangan,” kata Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii, di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Hal tersebut diungkap Wamenag di agenda Polri bertajuk ‘Strategi Polri dalam Mengimplementasikan Cooling System Guna Menjaga Stabilitas Sosial Pasca Pemilukada 2024’. Menurut dia, hal tersebut juga tak terlepas dari peran Presiden Prabowo Subianto. Khususnya, gestur politik Prabowo yang dapat menerima perbedaan dan mendukung persatuan untuk membangun bangsa.
“Ini dulu juga dilakukan di AS oleh Presiden Roosevelt, China, bahkan masa pemerintahan usai meninggalnya khalifah Ali,” ungkap Syafii seperti dikutip dari mediaindonesia.com.
Presiden Prabowo, tegas Wamenag, tidak anti perbedaan atau kritik, tapi meramunya menjadi satu kebijakan yang menyatukan semua pihak-pihak yang berbeda. Karena itu, dua gelaran pemilu besar di tahun ini berlangsung aman dan damai.
Wakil Kepala Operasi Nusantara Cooling System Nusantara Brigjen Pol. Yuyun Yudantara menjelaskan, tantangan utama mengawal 2 Pemilu besar di 2024 ini adalah masalah polarisasi di masyarakat dalam berbagai segi.
Untuk itulah, Operasi Nusantara Cooling System Nusantara diarahkan untuk mencegah polarisasi di masyarakat, dengan membentuk satgas-satgas melalui pendekatan humanis dan persuasif.
“Kita arahkan pilihan politik boleh berbeda tetapi yang penting harus aman dan damai,” kata Yuyun.
Polri bersyukur bisa mengawal dua gelaran pemilu besar di tanah air, yang diikuti dengan pergantian pemimpin nasional berlangsung aman dan damai.
Polri berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung Operasi Nusantara Cooling System, dan berharap ke depan situasi kondusif ini bisa terus dipertahankan untuk menuju Indonesia Emas di 2045.
Ketua PGI Pdt. Jacklevyn Manuputty juga mengapresiasi Operasi Nusantara Cooling System yang berhasil mencegah polarisasi di masyarakat.
“Gereja mendukung operasi ini dengan memberikan petunjuk langkah-langkah kebiasaan yang disebarkan melakui para pendeta,” ungkap Pdt. Jacklevyn Manuputty.
Namun demikian pakar komunikasi Dr. Devie Rahmawati meminta Polri dan para tokoh agama di tanah air untuk terus mencermati perkembangan media sosial yang memiliki potensi memecah belah bangsa.
“Waspadai ini karena jumlah telepon selular di tanah air melebihi jumlah penduduk, sementara penduduk didominasi generasi milenial,” tutur Devi.(*)