Editorjabar.com, Bandung – Harga BBM yang semula di sinyalir akan naik nyatanya pemerintah per 1 September 2022 tidak menaikan harga BBM bersubsidi / Non-Subsidi. Hal ini di respon positif oleh para pelaku usaha property.
Para pelaku usaha property khawatir jika harga BBM naik akan mempengaruhi harga jual material dan upah kerja sehingga akan membuat usaha property yang masih letih akan dampak pandemic semakin tertekan.
Ariansyah Eka Saputra – CEO GSP Property salah satu pengembang kawasan perumahan di Jawa Barat mengatakan saat ini harga bahan baku material dan upah kerja sudah cukup menekan produksi perumahan, ditambah harga jual produk property yang sulit merangkak naik karena harus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat yang belum pulih akibat dampak pandemic.
“Terimakasih kepada pemerintah telah peka dan peduli dengan tidak menaikan harga BBM sebagai langkah yang sangat tepat bagi masyarakat luas. Kekhawatiran kami jika harga BBM naik turut berdampak pada naiknya harga material, disamping itu pastinya akan berdampak juga ke kenaikan upah kerja, kalo sudah seperti itu maka semua variabel ongkos produksi akan naik sedangkan untuk menaikan harga jual property saat ini menjadi hal yang sulit karena harus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih paska pandemic, kalo harga produk kita terlalu cepat naik bisa-bisa menurunkan penjualan”.
Menurutnya kondisi tersebut merupakan cost push inflation dimana kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan biaya produksi bangunan, termasuk ongkos kirim, atau transportasi.
“Kondisi ini itu kita sebut cost push inflation, inflasi yang terjadi karena adanya dorongan biaya yang menyebabkan kenaikan biaya produksi, salah satu faktornya ya kenaikan BBM dan bahan baku”.
Meski demikian Ariansyah menyatakan optimismenya bahwa pelaku usaha property di Indonesia akan terus melakukan inovasi sehingga akan mampu menghadapi tantangan dan penyelenggaraan pembangunan rumah tinggal tetap berjalan dengan baik.
“Sekali lagi kami berterimakasih kepada pemerintah, keputusan tidak menaikan harga BBM akan menambah optimisme para pelaku usaha property untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, saya yakin para pengusaha property akan terus membangun inovasi dan kekuatan paska pandemi sebagai Mitra strategis pemerintah dalam pembangunan”.
Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Poldata Indonesia, Fajar Arif Budiman, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dengan tidak menaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi setidaknya hingga kondisi ekonomi masyarakat pulih dari goncangan pandemi dua tahun ke belakang.
“BBM merupakan komoditas yang sangat mempengaruhi harga komoditas lainnya. Jika BBM naik, dapat dipastikan hampir semua harga barang akan naik. Kondisi ini harus dipikirkan secara bijak oleh Pemerintah, kami mengapresiasi keputusan pemerintah dengan tidak menaikan harga BBM sebagai tindakan yang tepat.”
Lanjutnya Fajar mengatakan jika BBM naik bahwa tidak hanya kebutuhan pokok yang akan mengalami penyesuaian harga (akibat kenaikan BBM), bahkan harga properti juga akan turut mengalami kenaikan, terlebih kondisi masyarakat belum stabil dalam daya beli pasca pandemi, sehingga sangat pas pemerintah tidak menaikan harga BBM di waktu ini.