EDITORJABAR. COM, Kota Bandung- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, MQ Iswara, Ono Surono, Acep Jamaludin, serta anggota Banmus lainnya.
Salah satu agenda utama dalam rapat ini membahas jadwal kerja atau kegiatan DPRD Jawa Barat. Pembahasan mencakup berbagai kegiatan, seperti pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah, penyusunan agenda kerja dewan, serta penjadwalan pengambilan sumpah pengganti antar waktu (PAW) sisa masa jabatan dari Fraksi Golkar.
Dalam diskusi tersebut, masing-masing anggota Banmus menyampaikan pandangan terkait efektivitas dan optimalisasi kunjungan kerja luar provinsi. Para anggota sepakat bahwa kunjungan tersebut harus dimaksimalkan guna memperkuat peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi serta budgeting.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, menekankan pentingnya peningkatan kinerja dewan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, setiap kunjungan kerja ke daerah harus memiliki substansi yang jelas serta pola yang terstruktur agar hasilnya lebih efektif.
“Kita turun ke lapangan. Setiap kunjungan ke daerah substansi dan polanya juga harus jelas,” ujar Ono Surono, Senin (3/2/2025)
Senada dengan hal tersebut, anggota Banmus lainnya Jajang Rohana, menyampaikan tantangan dalam mengoptimalkan waktu kerja DPRD. Ia menekankan bahwa meskipun jumlah agenda yang harus diselesaikan cukup banyak, waktu yang tersedia terbatas, anggota dewan harus bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemanfaatan waktu yang lebih efisien, termasuk mempertimbangkan kerja di luar hari kerja biasa.
“Kita kerjaan banyak, tapi waktu kurang. Sedangkan dituntut maksimal oleh rakyat. Untuk itu, sebisa mungkin kita harus mengoptimalkan waktu yang ada, termasuk di hari libur,” kata Jajang Rohana.
Selain membahas jadwal kerja dan efektivitas kunjungan kerja, rapat Banmus ini juga menjadi forum evaluasi terhadap kinerja DPRD beberapa waktu terakhir. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas legislatif demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.*