Editorjabar.com, Bandung – Fraksi PKS DPRD Jabar kembali meminta Gubernur Jabar agar tidak membuat bingung masyarakat, soal penanganan pandemi wabah covid19.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu mengatakan, perihal penerapan adapatasi kebiasaan baru, Gubernur harus punya sikap mandiri Provinsi Jabar.
“Saya menilai sikapnya masih menginduk ke pusat, harusnya mandiri terkait keputusan apakah AKB diterapkan atau masih PSBB,” papar Haru, Rabu (3/6).
Haru menambahkan, perpanjangan PSBB hingga 12 juni dinilai membuat masyarakat malah melawan arus PSBB.
“Jika mau psbb kembali, kenapa tidak dilakukan secara menyeluruh Jabar saja. Ini kan beda, Bodebek nginduk nya ke DKI sampai 4 juni, sementara diluar Bodebek baru sampai 12 juni. Kenapa tidak disamakan saja se Jabar,” paparnya.
Dirinya melihat, PSBB dianggap berhasil oleh Pemprov Jabar itu salah besar.
“Saya kira psbb belum berhasil ya, masih banyak masyarakat yang keluyuran di jalan, karena aturan ketegasan yang membuat bingung,” paparnya.
Perihal beberapa daerah yang sudah menerapkan AKB, Haru berharap agar pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
“Misal soal ibadah, harus gantian shalat berjamaah atau saat shalat jumat. Bagaimana pengaturannya, jamaah gelombang dua bagaimana dan seperti apa teknisnya belum ada sudah diumumkan. Ini yang menjadi masyarakat bingung,” pungkasnya.