EDITORJABAR. COM,Kota Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 tidak diundur di bulan Maret, tetapi tetap di 7 Februari 2025.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa usai rapat paripurna penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih yang dilaksanakan di Jumat malam (10/1/2025).
Menurut Buky Wibawa, sebenarnya tidak hanya Provinsi Jawa Barat yang menginginkan pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi hampir di semua provinsi.
Pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 tidak harus menunggu selesainya semua sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA), karena jumlah gugatan sengketa sedikit
“Seperti yang disampaikan calon Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi, yang mengajukan sengketa PILKADA sangat sedikit jumlahnya. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah (sengketa PILKADA) seperti di Jawa Barat. Seharusnya kita bisa tetap melaksanakan pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 di Februari,” kata Buky Wibawa.
Hal senada disampaikan oleh calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berharap pelantikan tidak harus menunggu sidang sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi selesai, karena jumlah yang tidak bersengketa lebih banyak dari yang bersengketa.
“Ini bukan harapan personal saja, tapi harapan warga yang sudah menitipkan amanah agar kita bekerja dengan cepat,” kata Dedi Mulyadi.
Untuk diketahui DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih yang dilaksanakan pada Jumat malam (10/1/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan dan MQ Iswara. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).*